MOJOKERTO majapahitpos.com – 19 juli 2026 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) GARDA SAKERA menggelar pertemuan rutin bulanan di Kantor DPP, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Kegiatan yang dihadiri puluhan anggota dari berbagai daerah di Jawa Timur ini menjadi momentum strategis untuk mempererat solidaritas sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus pusat, advokat, staf paralegal, serta perwakilan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama dan makan siang, dilanjutkan dengan diskusi organisasi serta evaluasi program kerja yang berjalan kondusif. Forum konsolidasi internal ini difokuskan untuk membahas penanganan perkara yang sedang berjalan dan menyusun langkah strategis agar pendampingan hukum semakin profesional, cepat, dan tepat sasaran.
Ketua DPP YLBH GARDA SAKERA, Adi Nova, menegaskan bahwa syukuran bulanan bukan sekadar agenda rutinitas, melainkan wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat semangat pengabdian. “Ini adalah momen bagi keluarga besar YLBH GARDA SAKERA untuk bersyukur atas kepercayaan masyarakat, sekaligus ajang evaluasi agar pelayanan kami ke depan semakin baik, khususnya dalam membantu masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Adi Nova menambahkan bahwa kekompakan antara pengurus, advokat, paralegal, dan anggota merupakan modal utama dalam memperluas akses keadilan. “Semoga dengan kekompakan yang terus terjalin, YLBH GARDA SAKERA semakin solid dan tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di Mojokerto dan Jawa Timur,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, DPP YLBH GARDA SAKERA kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme layanan hukum dan memastikan akses keadilan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi organisasi dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum di masyarakat. Red. Sunarmi